SUMENEP, (WARTA9) — Di tengah padatnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, muncul dugaan penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Perhatian publik tertuju pada aktivitas pengisian BBM ke puluhan jerigen yang diduga berlangsung secara berulang di SPBU Jalan Raya Gapura Nomor 55, Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep. Temuan tersebut diperoleh dari hasil penelusuran lapangan serta laporan warga yang menyebut praktik pengisian dilakukan berkali-kali oleh orang yang sama.
Situasi itu memicu tanda tanya di tengah kondisi masyarakat yang harus mengantre cukup lama untuk memperoleh Pertalite maupun Biosolar. Sejumlah warga menilai praktik tersebut berpotensi mengganggu pemerataan distribusi BBM subsidi.
Abd. Halim, seorang mahasiswa di Sumenep, mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi. Ia menilai pelayanan terhadap jerigen dalam jumlah besar menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda di SPBU.
“Kami harus antre lama hanya untuk beberapa liter BBM. Tapi di saat yang sama ada puluhan jerigen yang dilayani berkali-kali. Kalau seperti ini, bagaimana masyarakat tidak curiga ada permainan?,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/6).
Menurutnya, aktivitas tersebut menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran hingga dugaan keterlibatan pihak tertentu. Sebab, pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen dalam jumlah besar seharusnya mendapat pengawasan ketat.
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero), pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen hanya diperbolehkan bagi pihak yang mengantongi surat rekomendasi sesuai aturan yang berlaku.
Sorotan masyarakat tidak hanya mengarah pada dugaan pelanggaran di tingkat SPBU, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan dari instansi terkait. Hingga kini, belum terlihat langkah konkret terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan panjangnya antrean BBM bukan disebabkan berkurangnya jatah distribusi ke daerah. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan volume alokasi BBM yang diterima Sumenep masih sesuai ketentuan.
“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada pengurangan kuota. Baik BBM subsidi maupun nonsubsidi jumlahnya tetap,” kata Dadang.
Ia menjelaskan kebutuhan BBM sempat meningkat pada Mei lalu karena bertepatan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sehingga permintaan saat itu lebih tinggi dibandingkan Juni.
“Pada bulan Mei memang ada tambahan kebutuhan karena momentum hari besar keagamaan sehingga kuotanya lebih besar dibanding Juni,” ujarnya.
Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat setelah musim kepulangan jamaah haji juga ikut memengaruhi konsumsi bahan bakar di wilayah tersebut.
Menurut Dadang, faktor utama lainnya adalah perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga yang cukup signifikan.
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup berpengaruh. Selisihnya sekitar Rp3.000 per liter. Akibatnya banyak pengguna yang sebelumnya memakai Pertamax beralih ke BBM subsidi, sehingga stok di SPBU lebih cepat habis,” jelas Dadang.
Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik agar tetap menggunakan BBM nonsubsidi sehingga distribusi subsidi dapat dinikmati kelompok yang berhak.
“Kami berharap masyarakat yang mampu menggunakan BBM nonsubsidi secara bijak. Dengan begitu, BBM subsidi bisa tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyatakan pasokan BBM untuk Kabupaten Sumenep masih dalam kondisi aman. Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan stok baik subsidi maupun nonsubsidi.
“Pertamina terus memonitor kondisi stok produk BBM baik subsidi maupun non subsidi dalam posisi terjaga dan tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Ahad.
Ia menyebut lonjakan antrean dipicu meningkatnya konsumsi Pertalite setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Kondisi itu mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite.
Ahad juga mengungkap adanya kecenderungan masyarakat membeli BBM dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.
“Di satu sisi, kondisi saat ini mulai terlihat indikasi panic buying di mana kecenderungan konsumen pengguna Pertalite mengisi penuh tangki kendaraannya,” katanya.
Meski demikian, Pertamina memastikan ketersediaan stok di SPBU maupun terminal penyimpanan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Posisi stok pada SPBU masih aman mencukupi dan Terminal BBM dalam kondisi standby,” tegas Ahad.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM terus dilakukan secara intensif, mulai dari pemantauan stok, volume penyaluran harian hingga pergerakan armada distribusi.
“Pertamina juga masif melaksanakan monitoring terkait ketersediaan stok, jumlah penyaluran harian, posisi mobil tangki, dan estimasi kedatangan pasokan berikutnya,” ujarnya.
Namun demikian, pernyataan mengenai ketersediaan stok dan pengawasan distribusi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, dugaan pengisian BBM subsidi menggunakan puluhan jerigen masih ditemukan di lapangan tanpa adanya tindakan yang terlihat secara terbuka.
Jika terbukti terjadi penyalahgunaan, praktik tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap BBM subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi kelompok tertentu sesuai ketentuan.
Sebagai informasi, penyalahgunaan dalam pengangkutan maupun kegiatan niaga BBM subsidi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Masyarakat pun mendesak Polres Sumenep, PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), dan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut. Publik berharap pengawasan tidak berhenti pada pernyataan resmi, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.(*)
