SUMENEP, Warta9.co.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (15/12/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi II itu difokuskan pada kritik terhadap keberadaan Pusat Informasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dinilai tidak memberi manfaat nyata bagi publik.
Sekitar 15 mahasiswa hadir dalam audiensi bertema kritik keras terhadap kinerja pusat informasi tersebut. Mereka diterima oleh empat anggota Komisi II DPRD Sumenep.
Mahasiswa menilai lembaga yang semestinya menjadi rujukan informasi aktivitas hulu migas itu justru tidak menjalankan perannya secara optimal.
Koordinator lapangan PMII, Moh. Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali mendatangi pemerintah daerah hingga pengelola Pusat Informasi KKKS.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan kejelasan terkait fungsi, arah kerja, maupun pengawasan lembaga tersebut.
“Kami mempertanyakan apakah DPRD benar-benar menjalankan fungsi kontrolnya atau justru membiarkan pusat informasi ini berjalan tanpa tujuan yang jelas,” kata Hidayat, Senin (15/12) siang.
Menurutnya, pengelolaan Pusat Informasi KKKS yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan dikelola oleh BUMD PT Wira Usaha Sumekar (WUS) tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Karena itu, DPRD didesak melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan yang lebih serius. Ketua Komisariat PMII UPI Sumenep, Diky Alamsyah, menambahkan bahwa pusat informasi tersebut telah berdiri sejak 2021.
Namun, hingga hampir empat tahun berjalan, keberadaannya belum memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penyampaian informasi aktivitas migas.
Ia menilai kegagalan itu berpotensi memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama warga Kepulauan Kangean yang terdampak langsung kegiatan hulu migas.
“Ketika informasi minim dan tidak transparan, risiko munculnya misinformasi dan konflik sosial semakin besar,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, anggota Komisi II DPRD Sumenep Agus Harianto mengakui keprihatinannya atas kondisi daerah yang kaya sumber daya alam, namun manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Sumenep seperti hanya menjadi ladang eksploitasi. Sumber daya diambil, tapi kesejahteraan rakyat belum terwujud,” kata Agus.
Ia memastikan Komisi II akan segera memanggil Kepala Bagian Perekonomian Setda Sumenep dan Direktur PT WUS untuk mengevaluasi kinerja Pusat Informasi KKKS.
Sikap serupa disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep, Abd. Rahman. Ia menyatakan DPRD siap mengawal tuntutan PMII dengan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah daerah, PT WUS, serta SKK Migas agar duduk bersama membahas persoalan tersebut secara terbuka.
“Kami siap berdiri satu barisan dengan PMII. Evaluasi pusat informasi KKKS harus dilakukan secara transparan dan tuntas,” ujarnya.
Mahasiswa PMII mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari pengawasan ketat terhadap BUMD pengelola KKKS, audit menyeluruh kinerja pusat informasi, evaluasi total oleh bupati, hingga komitmen DPRD untuk mengawal persoalan ini secara berkelanjutan.
Mereka juga menyatakan siap melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.***
Komentar