SUMENEP, (WARTA9) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep berpotensi memasuki babak baru. Sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi di beberapa kecamatan terancam ditata ulang menyusul kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang membatasi jumlah dapur maksimal enam unit di setiap kecamatan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam menata pelaksanaan program MBG secara nasional yang kini telah didukung lebih dari 27 ribu dapur aktif di berbagai daerah Indonesia.
Di Kabupaten Sumenep, sejumlah kecamatan diketahui telah melampaui batas yang ditetapkan. Kondisi ini membuka kemungkinan adanya penyesuaian distribusi dapur MBG, baik melalui relokasi maupun skema lain yang masih menunggu keputusan resmi dari BGN.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M. Kholilur Rahman, mengatakan terdapat beberapa kecamatan yang jumlah dapurnya sudah melebihi kuota maksimal. Di antaranya Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Lenteng, Arjasa, hingga Kecamatan Kota Sumenep.
Menurut Kholil, Kecamatan Kota menjadi wilayah dengan jumlah dapur MBG terbanyak saat ini.
“Untuk Kecamatan Kota sudah ada 11 dapur yang beroperasi,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Data yang dihimpun menunjukkan, hingga saat ini terdapat 114 dapur MBG yang aktif beroperasi di Kabupaten Sumenep. Selain itu, sebanyak 10 dapur lainnya masih berada pada tahap persiapan sebelum resmi melayani masyarakat.
Meski demikian, Kholil menegaskan bahwa pihaknya belum menerima petunjuk teknis maupun arahan resmi dari BGN terkait mekanisme penyesuaian bagi kecamatan yang kelebihan kuota dapur.
Karena belum ada regulasi turunan yang diterima daerah, nasib dapur-dapur yang jumlahnya melebihi ketentuan masih belum dapat dipastikan. Opsi penutupan maupun pemindahan ke wilayah lain masih sebatas kemungkinan yang menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Kami belum mengetahui apakah nantinya akan ditutup atau dialihkan ke kecamatan lain. Sampai sekarang belum ada arahan dari BGN terkait hal itu,” jelasnya.
Saat ini, seluruh dapur MBG di Kabupaten Sumenep dipastikan tetap beroperasi normal dan menjalankan pelayanan sebagaimana biasa. Para pengelola dapur juga belum menerima instruksi penghentian aktivitas maupun relokasi.
Kholil menambahkan, fokus utama saat ini adalah memastikan layanan pemenuhan gizi kepada para siswa dan kelompok penerima manfaat tetap berjalan tanpa hambatan sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
“Belum ada arahan apa pun terkait penyesuaian itu. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari BGN,” tandasnya.
Jika kebijakan pembatasan enam dapur per kecamatan nantinya benar-benar diterapkan, pemerintah daerah bersama jajaran SPPG diharapkan dapat melakukan penataan secara terukur agar distribusi makanan bergizi tetap menjangkau seluruh penerima manfaat tanpa mengurangi kualitas layanan yang telah berjalan selama ini.
Penulis : Zalfania
