SUMENEP, (WARTA9) – Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni dinilai tidak cukup hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial. Momen tersebut semestinya menjadi ruang refleksi bagi aparatur pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mengevaluasi kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan bahwa Pancasila harus terus menjadi ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, setiap ASN wajib menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja sekaligus pijakan saat merumuskan kebijakan publik.
“Nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Arif Firmanto, Senin (1/6).
Arif menilai, pengamalan Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran teori maupun hafalan. Nilai-nilai luhur tersebut harus diwujudkan dalam perilaku, etika kerja, serta cara ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari.
Ia menekankan bahwa birokrasi yang berlandaskan Pancasila harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, terbuka, tanggap, dan berpihak pada kepentingan publik. Karena itu, ASN tidak cukup hanya memenuhi target administrasi, melainkan juga harus menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“ASN dituntut tidak hanya bekerja berdasarkan target administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Arif menjelaskan bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan daerah. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menjadi landasan moral bagi ASN untuk menjaga kejujuran, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Sementara sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diterapkan melalui pelayanan yang adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Sedangkan semangat Persatuan Indonesia diwujudkan dengan memperkuat sinergi antarlembaga, dunia usaha, kalangan akademisi, hingga komunitas masyarakat guna mempercepat penanganan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Arif menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, aspirasi warga harus menjadi bagian utama dalam setiap perencanaan, bukan sekadar pelengkap administratif.
Adapun sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi pijakan pemerintah daerah untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan transformasi digital.
Menutup keterangannya, Arif menegaskan bahwa seluruh implementasi nilai-nilai Pancasila bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang semakin berkualitas.
“Penerapan nilai-nilai Pancasila ini tidak lain bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkas Arif.(*)
Penulis : Ratih
Editor : Redaksi
Komentar