SUMENEP, (WARTA9) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah memiliki target yang terukur, berdampak nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga proses evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan objektif.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, seluruh OPD diminta mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD). Platform itu dinilai mampu membantu pemerintah dalam mengawasi perkembangan program secara lebih terukur dan terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, berbagai indikator kinerja dapat dipantau secara real time, mulai dari target yang ditetapkan, perkembangan penggunaan anggaran, hingga capaian program yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Kami tidak mau program berjalan tetapi hasilnya tidak bisa diukur. Lewat SIKPD, target, realisasi anggaran, sampai capaian output-nya dapat dipantau. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujar Arif, Jumat (19/6).
Menurutnya, akuntabilitas tidak cukup diwujudkan hanya melalui penyampaian laporan administratif. Yang lebih utama adalah memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Bappeda bertugas memastikan uang rakyat digunakan sesuai dengan janji yang telah direncanakan. Jika OPD akuntabel, kepercayaan publik akan meningkat. Dan itu merupakan modal penting bagi pembangunan Sumenep ke depan,” katanya.
Bappeda juga rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan target yang telah ditetapkan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan.
Arif menekankan bahwa sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan implementasi program di lapangan harus terus dijaga. Ia menilai ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya dilihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bappeda mendorong seluruh OPD meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Data yang valid, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu menjadi elemen penting dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang terus mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan penguatan sistem pengelolaan kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkab Sumenep optimistis kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin meningkat. Langkah itu juga diharapkan mampu mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.(*)
Penulis : Ratih
Editor : Redaksi
Komentar