SUMENEP, WARTA9 – Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, memberikan tanggapan serius atas aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU), Kamis (17/4).
Aksi itu menyoroti persoalan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam pernyataannya, Mulyadi menyambut baik aspirasi mahasiswa. Ia mengaku, masalah ini sudah lama menjadi perhatian pihaknya bahkan sebelum aksi digelar.
“Ini memang kegelisahan kami juga. Sudah sejak lama kami mencermati persoalan ini,” kata Mulyadi di hadapan para demonstran.
Ia menyinggung temuan di lapangan, seperti warga yang sudah meninggal tapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Menurutnya, ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan yang perlu dievaluasi total.
“Bukan hanya soal data yang keliru, tapi proses pendataannya yang tidak objektif,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV akan memanggil Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pendamping sosial. Tujuannya, menggali akar masalah dari proses pendataan hingga distribusi bantuan.
Mulyadi menyebut permasalahan ini bersifat sistemik. Data yang tidak akurat berasal dari level desa, lalu diteruskan ke kabupaten hingga kementerian. Karena itu, perbaikannya harus menyeluruh dari bawah hingga ke pusat.
“Kita bicara sistem. Kalau hulunya salah, hilirnya juga pasti bermasalah,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, langkah setengah-setengah hanya akan memperparah kondisi.
“Kami ingin solusi yang menyentuh akar masalah, bukan hanya tambal sulam,” katanya.
Soal wacana pemberian penanda khusus pada penerima bantuan di lingkungan masyarakat, Mulyadi mengaku hal itu belum dibahas secara teknis. Namun ia terbuka terhadap ide-ide yang bisa meningkatkan transparansi.
“Kalau itu bisa membawa keadilan, kenapa tidak? Kami terbuka untuk segala usulan yang konstruktif,” ucapnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi IV akan menggelar pertemuan dengan Dinas Sosial usai rapat paripurna mendatang. Bahkan, Mulyadi siap turun langsung ke lapangan untuk ikut mengawasi proses verifikasi data penerima bantuan.
“Kalau kita turun langsung, pengawasan bisa lebih maksimal. Kita lihat langsung kondisi di lapangan,” pungkasnya.
