SUMENEP, (WARTA9) — Wacana pelibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memunculkan beragam pandangan di kalangan kampus di Madura.
Sejumlah rektor menilai keterlibatan kampus dapat memperkuat pengawasan dan tata kelola program. Namun, ada pula yang mengingatkan agar perguruan tinggi tetap menjaga marwahnya sebagai institusi akademik dan tidak terlalu jauh masuk ke ranah operasional.
Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Prof. Rachmad Hidayat, memilih bersikap hati-hati terhadap rencana tersebut. Menurutnya, kampus memiliki fungsi utama sebagai lembaga akademik sehingga kurang tepat jika ikut terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG.
“Kalau menurut saya, kampus adalah lembaga akademik. Kurang pas kalau kampus juga terlibat dalam SPPG,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap mendukung penuh program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak. Hanya saja, kontribusi perguruan tinggi dinilai lebih relevan diarahkan pada aspek akademik seperti riset, edukasi, pendampingan, hingga pengawasan program.
“Kami mendukung penyediaan gizi untuk anak-anak bangsa. Tapi lebih baik kampus menjadi lembaga yang mengawasi kegiatan SPPG saja,” katanya.
Prof. Rachmad menegaskan, perguruan tinggi harus menjaga independensi dan identitasnya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ia menilai keterlibatan langsung dalam pengelolaan dapur MBG berpotensi mengaburkan fungsi utama kampus.
“SPPG ini kan juga ada sisi bisnisnya. Kampus itu lembaga akademik non-waralaba. Kami harus menjaga marwah kampus sebagai lembaga akademik,” tegasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Safi’. Ia justru melihat keterlibatan perguruan tinggi dalam program MBG sebagai langkah strategis untuk memperkuat profesionalitas pengelolaan dan pengawasan program.
Menurutnya, kampus memiliki sumber daya manusia, jejaring sosial, serta kapasitas akademik yang cukup untuk mendukung keberhasilan program nasional tersebut.
“Menurut saya, keputusan melibatkan perguruan tinggi memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam memastikan pengelolaan dan pengawasan program berjalan optimal,” ujarnya.
Safi’ juga menyatakan kesiapan kampusnya apabila nantinya dipercaya menjadi mitra SPPG berbasis perguruan tinggi.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mendorong perguruan tinggi menjadikan program MBG sebagai “laboratorium hidup” untuk mendukung penguatan riset, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pendidikan lintas disiplin.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kalangan kampus di Madura sama-sama mendukung program pemenuhan gizi nasional, namun memiliki pendekatan berbeda terkait bentuk keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaannya.
