SUMENEP (WARTA9) — Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep, M. Kamalil Ersyad, menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif sekaligus menegaskan komitmen partainya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, pengukuhan pengurus periode 2026–2031 di Hotel MYZE, Kamis (8/10/2026), turut diwarnai keluhan mengenai perbedaan fasilitas konsumsi bagi tamu VIP dan undangan lainnya.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamalil mengatakan PKB harus menjadi kekuatan politik yang mampu mendorong kemajuan daerah. Menurut dia, perjuangan partai tidak cukup berhenti pada kepentingan politik, tetapi harus menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Jadi, kita adalah bagian daripada potensi Indonesia, khususnya Kabupaten Sumenep. Maka, partai ini akan berbuat bersama-sama untuk bagaimana Sumenep bisa maju, jaya, dan sejahtera melalui kekuatan politik,” ujarnya, Kamis sore.
Di tengah pesan tersebut, muncul sorotan dari seorang kader PKB Sumenep yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menilai, nilai kebersamaan dan kemaslahatan yang disampaikan partai semestinya juga diterapkan dalam kegiatan internal organisasi.
“Kalau PKB bicara kemaslahatan umat dan keberpihakan kepada rakyat, semangat itu seharusnya dimulai dari internal partai sendiri. Setiap kader dan undangan perlu dihargai, tanpa harus dibedakan berdasarkan status atau posisi,” katanya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, fasilitas konsumsi bagi tamu VIP, termasuk jajaran pengurus DPW dan DPC PKB, disebut berbeda dengan yang diterima undangan non-VIP. Kelompok undangan terakhir dilaporkan hanya memperoleh air mineral dalam kemasan gelas merek Cellep.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian di tengah pelaksanaan acara yang berlangsung di hotel berbintang empat dan dihadiri para kader serta undangan partai.
Sumber tersebut berharap persoalan itu menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan baru. Menurutnya, agenda pengukuhan seharusnya memperkuat ikatan antarkader, bukan memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda.
“Pengukuhan ini mestinya menjadi momentum menyatukan kader. Jangan sampai ada kesan bahwa penghargaan terhadap undangan dibedakan berdasarkan kategori. Kalau ingin membangun partai yang kuat, rasa memiliki dan kebersamaan harus dijaga,” ujarnya.
Bidik Minimal 15 Kursi DPRD
Selain menekankan pentingnya soliditas organisasi, Kamalil mengungkapkan ambisi PKB Sumenep untuk meningkatkan kekuatan di lembaga legislatif. Ia memasang target minimal 15 kursi DPRD pada pemilu mendatang dan membuka peluang untuk meraih hasil yang lebih tinggi.
“Target 50 persen minimal. Berarti kalau 50 persen, kita naik sampai 15 kursi. Tapi kita tetap berusaha untuk di atasnya,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, ia meminta Fraksi PKB di DPRD Sumenep lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan aktif mengawal arah pembangunan daerah.
Menurut Kamalil, anggota fraksi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi kepentingan publik.
“Fraksi harus cerdas melihat kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Maka, kita selalu menyampaikan kepada fraksi sebagai ujung tombak melahirkan kebijakan,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan politik harus ditopang nilai moral dan kebangsaan. Baginya, pembangunan bangsa membutuhkan landasan etika agar kebijakan yang dihasilkan tidak terlepas dari kepentingan masyarakat.
“Bangsa dibangun tanpa moral tidak bisa. Jadi, kita membangun bangsa salah satunya melalui PKB,” ujarnya.
Belum Tentukan Kandidat Pilkada
Terkait peluang mengusung calon kepala daerah pada kontestasi mendatang, Kamalil menyatakan PKB masih melihat perkembangan politik di Sumenep. Ia menyebut partainya memiliki sejumlah kader potensial, tetapi belum menetapkan figur yang secara khusus disiapkan untuk maju.
“Belum. Tapi yang jelas, potensi orang-orang PKB banyak sebetulnya. Asalkan diseleksi dengan baik, kan banyak untuk bisa memimpin Kabupaten Sumenep,” katanya.
Di sisi lain, Kamalil menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan. Ia menilai, kedua kawasan tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang karena sama-sama menjadi bagian dari Kabupaten Sumenep.
“Sumenep tidak boleh ada dikotomi antara daratan dan kepulauan. Kepulauan itu adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang harus dibangun untuk menciptakan kesejahteraan lahir batin,” tegasnya.
Komitmen pemerataan itu, menurut dia, harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah tempat tinggal.
Dengan target peningkatan kursi DPRD dan agenda pembangunan yang merata, kepengurusan baru PKB Sumenep menghadapi tantangan untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kekompakan internal.
Sementara itu, keluhan mengenai perbedaan fasilitas konsumsi menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan pengukuhan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari panitia pengukuhan DPC PKB Sumenep terkait perbedaan fasilitas bagi tamu VIP dan undangan non-VIP.(*)
Penulis : Ratih
Editor : ZuhalieZ
Sumber Berita: REDAKSI WARTA9
Komentar