SUMENEP, WARTA9 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus mencari formula tepat untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh yakni dengan memaksimalkan potensi sektor-sektor unggulan yang dimiliki.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto menyampaikan, bahwa penguatan ekonomi lokal akan didorong melalui pendekatan berbasis wilayah, perluasan akses terhadap layanan keuangan, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), pengendalian inflasi, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Pendekatan ekonomi berbasis kawasan menjadi fokus penting dalam strategi ini. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang kami miliki akan kami dorong agar menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Arif dalam keterangannya belum lama ini, Sabtu (19/4/2025).
Ia juga menekankan pentingnya peran inovasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya sektor-sektor strategis tersebut.
“Kami ingin sektor unggulan ini benar-benar berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Karena itu, inovasi dan partisipasi aktif masyarakat sangat kami dorong,” ungkapnya.
Dalam bidang akses keuangan, Arif menjelaskan bahwa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pihaknya berkomitmen memperluas jangkauan layanan keuangan, termasuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Program ini, menurutnya, tak hanya memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan, tapi juga bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas keuangan.
“Dengan akses keuangan yang lebih terbuka, masyarakat bisa menjadi lebih mandiri dalam mengatur ekonomi keluarga mereka dan meningkatkan taraf hidupnya,” ucap Arif.
Di sisi lain, Pemkab Sumenep juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas SDM. Arif menyebut, bahwa pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan menjadi fondasi utama agar masyarakat lebih kompetitif dan mampu berkontribusi pada pembangunan.
Terkait stabilitas ekonomi, Pemkab Sumenep pun mengikuti arahan nasional dalam menekan laju inflasi di angka 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.
Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kestabilan harga, menjamin kepastian bagi dunia usaha dan investasi, serta melindungi daya beli masyarakat.
Sementara itu, dalam upaya menambah pendapatan asli daerah (PAD), Pemkab Sumenep gencar melakukan intensifikasi pada sektor perpajakan dan retribusi daerah. Tak hanya itu, mereka juga mengeksplorasi berbagai sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk mendukung pembangunan.
“Berbagai langkah ini kami rancang agar pertumbuhan ekonomi Sumenep berjalan secara berkelanjutan. Kami juga terus menggali potensi lokal agar mampu menopang program-program pembangunan ke depan,” jelasnya.
Komentar