PAMEKASAN, (WARTA9) — Polemik antara PT Linggarjati Trijaya Indah dan Bank Syariah Nasional (BSN) kembali mencuat. Direktur PT Linggarjati Trijaya Indah, Nanda Wirya Laksana, meminta manajemen BSN mengevaluasi pejabat internal yang dinilai tidak menjalankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada publik.
Menurut Wirya, sebagai badan usaha milik negara, BSN memiliki kewajiban menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap profesional dan komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tentunya kita tidak sudi melihat BUMN kita kinerjanya merosot, seperti yang dicontohkan Pimpinan BSN Cabang Surabaya, dia berdusta berkali-kali. Dari alibi dia soal aturan, klarifikasi yang tak kunjung ada kejelasan, sangat di sayangkan sifat-sifat seperti itu kebanyakan dimiliki seorang pelacur,” kata Wirya kepada wartawan di Sumenep, Rabu (5/8).
Ia menuturkan, hingga saat ini belum ada penjelasan lanjutan dari Pimpinan KC BSN Surabaya, Munawar Solihin, terkait polemik proses appraisal proyek Perumahan Bukit Damai. Padahal sebelumnya pihak bank sempat menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme appraisal tersebut. Menurut Wirya, keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan dokumen maupun tahapan yang pernah dijalani pihak pengembang.
“Pimpinan BSN Cabang Surabaya bekerja di dalam lembaga perbankan syariah, setiap waktunya selalu menjual produk-produk layanan perbankan yang dibungkus dengan istilah-istilah agama. dia sudah berdusta dan tak luput dia tega dan kejam membohongi publik dengan kata-kata aturan, padahal hal tersebut merupakan kebohongan besar,” ujarnya.
Wirya juga menilai nilai-nilai syariah yang diusung BSN semestinya tidak hanya diwujudkan melalui produk dan layanan perbankan, tetapi juga tercermin dalam sikap para pejabatnya ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun menyelesaikan persoalan dengan mitra usaha.
“Prinsip syariah itu identik dengan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nilai-nilai itu seharusnya menjadi budaya kerja, bukan hanya identitas lembaga. Ketika muncul persoalan, yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan keberanian memberikan penjelasan kepada publik,” katanya.
Ia berharap manajemen BSN segera melakukan evaluasi internal agar persoalan serupa tidak berulang. Menurutnya, profesionalisme dan transparansi merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, khususnya yang mengusung konsep perbankan syariah.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Yang kami inginkan adalah penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik,” ucap Wirya.
Ia kembali menegaskan bahwa setiap insan yang bekerja di lembaga berbasis syariah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
“Tentunya kita makhluk yang hidup dalam berlandaskan aturan agama, apalagi Pimpinan BSN Surabaya bekerja di perbankan selalu menjual produk yang di bungkus dengan nilai-nilai syariah. Banyak orang sekarang takut kehilangan jabatan, harta, dan tahta mereka rela berbohong pada publik, sungguh sangat miris sekali,” timpalnya menambahkan.
Sebelumnya, Pimpinan KC BSN Surabaya, Munawar Solihin, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan check and recheck terhadap keluhan developer yang berkaitan dengan lambannya komunikasi dan proses appraisal. Namun hingga laporan ini dipublikasikan, belum ada penjelasan lanjutan yang disampaikan kepada publik.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Munawar Solihin maupun Pimpinan KCP BSN Pamekasan, Krisno Pradiatmoko, juga belum memperoleh respons.
Redaksi tetap memberikan ruang hak jawab kepada pihak BSN apabila di kemudian hari ingin menyampaikan klarifikasi atau tanggapan atas berbagai pernyataan yang dimuat dalam pemberitaan ini.(*)
Penulis : Ratih
Editor : ZuhalieZ
Sumber Berita: Warta9.co.id
