SUMENEP, (WARTA9) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mulai merumuskan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Ruang Rapat Potre Koneng.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan roadmap yang tengah disusun harus memiliki fungsi lebih dari sekadar dokumen administratif. Menurut dia, dokumen tersebut perlu menjadi acuan bersama untuk mengarahkan perubahan struktur ekonomi sekaligus memastikan kebijakan pembangunan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menilai keberhasilan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan. Pertumbuhan yang berkualitas, kata Arif, harus mampu menghasilkan nilai tambah, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan warga, menekan kemiskinan, memperkuat daya saing daerah, dan memperluas pemerataan manfaat pembangunan.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujar Arif.
Sumenep, lanjutnya, memiliki beragam sumber kekuatan ekonomi. Di antaranya pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, UMKM, industri kreatif, perdagangan, jasa hingga sektor minyak dan gas.
Namun, kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membuat pengembangan ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik. Karena itu, pemerintah perlu menentukan sektor yang benar-benar mampu menjadi motor pertumbuhan berdasarkan kajian dan data yang terukur.
“Economic driver” tersebut, menurut Arif, tidak harus berasal dari satu sektor. Sejumlah bidang usaha dapat dikembangkan secara bersamaan apabila memiliki keterkaitan dalam satu rantai nilai dan mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Beberapa sektor yang akan menjadi bahan kajian antara lain pertanian dan pengolahannya, perikanan beserta industri turunannya, garam, pariwisata, UMKM, industri kreatif, perdagangan dan jasa, serta investasi dan industri.
Dalam penyusunan roadmap, Bappeda menetapkan sejumlah agenda penting. Salah satunya adalah memilih sektor unggulan secara lebih selektif agar kebijakan dan anggaran daerah tidak berjalan tanpa prioritas.
Agenda berikutnya adalah memperbesar nilai ekonomi melalui hilirisasi. Arif mendorong agar produk unggulan Sumenep tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Pengolahan di daerah dinilai dapat memperbesar nilai tambah, membuka pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan berpotensi memperkuat PAD.
Aspek investasi juga menjadi perhatian. Roadmap nantinya diharapkan dapat memetakan kebutuhan investasi, lokasi yang prospektif, sektor yang dapat ditawarkan, kesiapan pemerintah, hambatan perizinan maupun infrastruktur, serta pola pembiayaan yang memungkinkan.
Sementara untuk UMKM, pemerintah didorong tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Pelaku usaha lokal perlu dibantu naik kelas melalui pembiayaan, pemanfaatan teknologi, digitalisasi, peningkatan mutu, sertifikasi, pengemasan, pemasaran dan akses ke rantai pasok berskala lebih besar.
Roadmap juga harus disertai ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap agenda perlu memiliki penanggung jawab, batas waktu pelaksanaan, sasaran, kebutuhan anggaran dan indikator capaian sehingga dapat dievaluasi secara berkala.
Selain program jangka menengah dan panjang, Bappeda menilai diperlukan pula sejumlah langkah cepat atau quick wins. Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih cepat terhadap aktivitas ekonomi, investasi, lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegas Arif.
Menurut Arif, percepatan ekonomi tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah. Setiap sektor memiliki peran yang saling berkaitan.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, misalnya, berperan dalam penguatan UMKM, industri dan perdagangan. Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan bertugas mengembangkan sektor-sektor produktif. Sementara DPMPTSP memiliki posisi penting dalam menarik investasi dan menciptakan kemudahan berusaha.
Dinas Tenaga Kerja berhubungan dengan penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Disbudporapar menangani pariwisata serta ekonomi kreatif. Perangkat daerah yang menangani infrastruktur menopang konektivitas dan pengembangan kawasan ekonomi, sedangkan Diskominfo mendukung digitalisasi.
Perbankan juga memiliki peran dalam membuka akses pembiayaan. Adapun BPS dibutuhkan untuk memastikan perumusan kebijakan bertumpu pada data statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks tersebut, Bappeda berfungsi menghubungkan berbagai kepentingan agar seluruh program bergerak dalam satu kerangka pembangunan ekonomi yang sama.
FGD tersebut pun diarahkan bukan sekadar menjadi ruang penyampaian materi. Forum diharapkan menjadi tempat untuk menguji data, mengevaluasi program, menemukan hambatan di lapangan, menginventarisasi regulasi yang menghambat, menyelaraskan program antarlembaga dan menggali peluang investasi yang bisa segera dikembangkan.
Arif berharap roadmap yang dihasilkan nantinya menjadi milik bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukan hanya dokumen milik Bappeda. Dokumen tersebut diharapkan mampu menyatukan pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi dan masyarakat dalam satu arah pembangunan.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Melalui roadmap tersebut, Pemkab Sumenep menargetkan terbentuknya strategi pembangunan ekonomi yang lebih fokus, terukur dan aplikatif. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga menciptakan lebih banyak pekerjaan, memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
Penulis : Ratih
Editor : ZuhalieZ
Sumber Berita: REDAKSI WARTA9
Komentar