SUMENEP, WARTA9 – Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam sebuah diskusi bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah: Tanpa Kepastian Hukum & Ekonomi”.
Acara ini berlangsung di Resto Ayam Brewok Sakera, Jalan Pahlawan Nomor 15, Karangdhalem, Karangduak, Kecamatan Kota, Sumenep, Rabu (26/3/2025) pukul 16.00 WIB.
Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah jurnalis dari media online, cetak, elektronik, dan televisi, dengan Azam Khan, seorang advokat kondang kelahiran Sumenep, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Azam Khan menyoroti bagaimana ijazah masih menjadi syarat utama dalam dunia kerja, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman seseorang.
“Seharusnya negara memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berkembang berdasarkan kompetensi, bukan sekadar selembar kertas bernama ijazah. Nyatanya, banyak orang berbakat tersingkir hanya karena formalitas administratif yang tidak mencerminkan kemampuan mereka,” ujar Azam Khan.
Ia menilai, bahwa sistem pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada sertifikasi daripada kualitas pembelajaran.
Akibatnya, mereka yang tidak memiliki ijazah kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki keterampilan yang cukup.
Ketidakpastian Hukum dan Ekonomi Mencekik Rakyat
Selain menyoroti masalah pendidikan, Azam Khan juga menyinggung ketidakpastian hukum dan ekonomi yang semakin menekan masyarakat kecil.
Menurutnya, hukum di Indonesia sering kali berpihak kepada pemilik modal dan penguasa, sementara rakyat kecil sulit mendapatkan keadilan.
“Hukum seharusnya menjadi alat perlindungan bagi rakyat, bukan alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, kita sering melihat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, ia menilai kebijakan pemerintah masih lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil.
Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar, membuat rakyat kecil semakin sulit bangkit dari kemiskinan.
Menagih Janji Penguasa
Diskusi ini memunculkan pertanyaan besar: benarkah rakyat pemilik negeri ini, atau hanya menjadi pemikul janji-janji penguasa?
Azam Khan menegaskan bahwa pemerintah harus segera mereformasi sistem pendidikan, memperbaiki kepastian hukum, dan menciptakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.
“Jika tidak, rakyat akan semakin sadar bahwa mereka bukan pemilik negeri ini, melainkan hanya korban janji-janji politik yang tak kunjung ditepati,” tegasnya.
Acara diskusi kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, menambah keakraban di antara para peserta yang hadir.
