SUMENEP, warta9.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Jawa Timur, menghadapi tantangan serius akibat efisiensi anggaran.
Kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat berdampak langsung pada operasional lembaga tersebut.
Kepala Bidang Trantibumlinmas Satpol PP Sumenep, Fajar Santoso, mengatakan pemotongan anggaran membuat program operasi atau razia yang biasa dilakukan menjadi terganggu.
“Tahun ini kami menganggarkan Rp 60 juta untuk lima kali operasi. Namun, dana itu diminta dikurangi lagi,” ujar Fajar, Sabtu (22/2/2025).
Padahal, kata Fajar, pada tahun sebelumnya, Satpol PP Sumenep bisa melakukan 10 kali operasi dengan anggaran Rp100 juta.
Fajar menegaskan, jika anggaran Rp 60 juta itu habis, Satpol PP tidak akan bisa melakukan apa-apa.
“Ruhnya Satpol PP adalah melakukan operasi. Jika tidak ada anggaran, kami tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran razia tidak hanya digunakan untuk Satpol PP, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti polisi, TNI, dan CPM.
“Mereka juga perlu diberikan biaya perjalanan dinas. Jika tidak ada anggaran, operasi penegakan hukum tidak bisa berjalan,” pungkasnya.
