Sumenep, warta9.co.id – Badan Anggaran DPRD Sumenep telah merampungkan sinkronisasi hasil laporan pembahasan tingkat komisi bersama nota penjelasan Bupati terkait serapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari hasil tersebut, diketahui terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp259,79 miliar.
Namun, ketika angka ini disandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto yang mencapai Rp441,24 miliar, maka tercatat defisit sebesar Rp181,45 miliar.
Menariknya, jika dibandingkan dengan SILPA tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp411,54 miliar, maka kondisi ini tetap menunjukkan arah positif terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Sumenep. Hal ini dianggap sebagai sinyal bahwa meskipun terdapat defisit, realisasi pembangunan tetap berjalan dengan capaian yang signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas utama. Namun, ia mengingatkan bahwa strategi peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD tetap menjadi fokus, tetapi tidak boleh menjadikan pajak yang memberatkan rakyat sebagai target utama. Pemerintah harus cermat dalam menggali potensi daerah tanpa menambah beban ekonomi masyarakat,” ujar H. Zainal Arifin dalam sidang paripurna laporan Badan Anggaran. Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut, ia mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, termasuk peningkatan PAD sebesar 1,84% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, capaian Indikator Kinerja Utama dengan predikat “Sangat Berhasil” serta diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dari BPK juga menjadi catatan positif.
“Capaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Namun, pemerintah juga perlu memberi perhatian serius terhadap rekomendasi yang telah kami sampaikan, agar pembangunan semakin merata dan berkualitas,” tambahnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu berharap agar Pemerintah Kabupaten terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Terus berinovasi dalam mengembangkan potensi lokal yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
