SUMENEP, (WARTA9) – Kabupaten Sumenep mencatat tingkat inflasi tahunan paling tinggi di Jawa Timur pada Mei 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan (year on year/y-on-y) di daerah tersebut mencapai 5,12 persen, melampaui rata-rata Jawa Timur sebesar 3,49 persen maupun angka nasional yang berada di level 3,08 persen.
Informasi tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (2/6).
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,16 persen. Sementara inflasi sejak awal tahun hingga Mei (year to date/y-to-d) berada di angka 2,07 persen. Untuk indikator y-on-y dan y-to-d, Sumenep menjadi daerah dengan capaian inflasi tertinggi di Jawa Timur.
Handoyo menjelaskan, lonjakan harga emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi di Sumenep. Komoditas tersebut memberikan andil hingga 1,45 persen, sedangkan beras menyumbang 0,36 persen.
“Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 1,45 persen. Sementara beras memberikan andil inflasi sebesar 0,36 persen,” ujarnya, Selasa (2/6).
Di samping itu, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng turut memberi kontribusi terhadap inflasi bulanan. Masing-masing komoditas menyumbang andil sebesar 0,08 persen.
“Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng juga menjadi komoditas yang memicu inflasi bulanan,” kata Handoyo.
Menurutnya, data inflasi memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Data ini menjadi penting sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ekonomi agar harga-harga bisa kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan data statistik yang dirilis BPS menjadi rujukan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan dan strategi ekonomi daerah.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan laju inflasi, khususnya pada komoditas yang selama ini menjadi penyumbang utama kenaikan harga.
“Data inflasi ini menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan langkah-langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Arif menambahkan, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan warga.
Dalam forum yang sama, BPS Kabupaten Sumenep juga memaparkan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pendataan akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep dengan sasaran berbagai kegiatan usaha di luar sektor rumah tangga dan pemerintahan.
Sensus tersebut mencakup beragam sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, hingga berbagai sektor jasa lainnya.
Pendataan akan menjangkau seluruh skala usaha, baik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Usaha Besar (UB). Secara nasional, SE 2026 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Adapun di Kabupaten Sumenep, kegiatan tersebut mencakup 27 kecamatan dengan total 334 desa dan kelurahan.
Arif berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian daerah.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penguatan sektor UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.»
BPS juga mengimbau seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang lengkap dan benar selama proses pendataan. Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)
Penulis : Ratih
Editor : Redaksi
