Sumenep, warta9.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep bersiap melakukan mutasi besar-besaran terhadap aparatur sipil negara (ASN), tidak hanya menyasar pejabat struktural di jabatan strategis, tetapi juga staf pelaksana di seluruh perangkat daerah, termasuk wilayah kepulauan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat pelayanan publik dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan birokrasi.
“Dalam hitungan hari, kami akan melakukan mutasi bagi ASN pelaksana yang bertugas di OPD maupun kecamatan,” ujar Bupati Fauzi kepada awak media, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, mutasi ini bukan sekadar penyegaran birokrasi, tetapi bentuk penyesuaian antara kompetensi ASN dengan kebutuhan riil di tiap unit kerja. Evaluasi menyeluruh pun diminta segera dilakukan oleh para pimpinan OPD dan camat.
“Rotasi ini menyasar staf administrasi dan teknis yang dinilai perlu penyegaran. Baik karena kebutuhan formasi, maupun demi memacu kembali motivasi kerja mereka,” tegasnya.
Menariknya, Bupati Fauzi menyebut bahwa mutasi staf pelaksana ini bahkan akan didahulukan dibandingkan mutasi pejabat struktural. Hal ini dinilai sebagai langkah serius menata ulang mesin birokrasi dari level paling bawah.
Tak hanya ASN di daratan, staf pelaksana di wilayah kepulauan juga menjadi sasaran rotasi. Mereka yang memiliki rekam jejak kinerja baik serta telah memenuhi perjanjian kerja dengan pemerintah daerah berpeluang mendapatkan penugasan baru yang lebih strategis.
“Kami pastikan ASN pelaksana di kepulauan yang berkinerja baik bisa mendapatkan penempatan sesuai kompetensinya. Semua proses dilakukan secara profesional melalui koordinasi dengan BKPSDM,” jelasnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menekankan bahwa seluruh ASN harus siap menghadapi perubahan dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas negara.
“ASN harus siap ditempatkan di manapun demi pengabdian kepada masyarakat,” tandas Bupati.
Dengan rotasi menyeluruh ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap tercipta sistem birokrasi yang lebih adaptif, merata, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan.
