SUMENEP, WARTA9 – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, angkat bicara terkait dugaan penipuan berkedok bantuan pemerintah yang menyasar lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren.
Ia mengecam keras aksi tak bertanggung jawab oknum yang mencatut nama dirinya serta Pemkab Sumenep demi melancarkan aksi tipu-tipu.
“Saya tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya soal pencemaran nama baik, tapi sudah masuk ranah kriminal,” kata Bupati Fauzi. Senin, (7/4/2025).
Menurutnya, menyalahgunakan nama pemerintah untuk menipu adalah penghinaan terhadap integritas birokrasi dan dunia pendidikan di Sumenep.
“Pemkab Sumenep sama sekali tidak memiliki program bantuan sebagaimana diklaim oleh pelaku, apalagi mengutus seseorang bernama Syamsul Arifin,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh program resmi pemerintah selalu disalurkan melalui mekanisme yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Jangan percaya pada siapa pun yang mengaku bawa program bantuan tanpa prosedur yang jelas,” ujarnya.
Ia menilai tindakan ini sebagai kejahatan serius yang bisa mencoreng nama baik pemerintah dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama pengelola pondok pesantren yang menjadi sasaran utama.
“Saya tidak ingin ada satu pun pondok pesantren di Sumenep jadi korban penipuan seperti ini,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang pria mengaku sebagai utusan Bupati Sumenep, Jawa Timur, menawarkan program bantuan sejumlah ratusan juta rupiah ke sebuah pondok pesantren. Aksi ini diduga kuat sebagai modus penipuan.
Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Syamsul Arifin. Ia menghubungi langsung pihak Pondok Pesantren Dliyaut Thalibin di Desa Sogian, Kecamatan Ambunten, dan mengklaim membawa program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bantuan yang ditawarkan bernilai Rp 200 juta, dengan rincian untuk renovasi bangunan, pembangunan kamar mandi, dan fasilitas pendukung lainnya. Syamsul bahkan menyebut program itu instruksi langsung dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Namun, pihak pesantren mulai curiga. Gaya bicara dan sikap Syamsul dinilai tidak mencerminkan perwakilan resmi pemerintah.
“Dari awal kami sudah curigai ini jelas berbahaya dan bisa menipu banyak pihak,” ungkap Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dliyaut Thalibin KH. Qusyairi Muhammad melalui bagian Humas Yayasan, K. Fahmi Baharis kepada wartawan. Senin (7/4/2025).
Lebih janggal lagi, Syamsul saat menghubungi pihak yayasan pada Senin, (7/4/2025) sekitar pukul 16.30 WIB sempat meminta uang Rp 5 juta dengan alasan biaya pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban.
“Kami meminta pemerintah dan aparat segera menyelidiki kasus ini. Kami khawatir, banyak lembaga pendidikan lain bisa jadi korban dengan iming-iming bantuan palsu,” tandasnya.
