SUMENEP, WARTA9 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik untuk menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara ini menjadi momentum penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang selaras dengan aspirasi masyarakat serta merespons tantangan strategis daerah.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah partisipatif bagi berbagai elemen masyarakat dalam memberikan masukan guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan warga sangat krusial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).
Sebagai bagian dari proses perencanaan yang transparan dan inklusif, Bappeda Sumenep telah menerima 912 usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, serta 933 usulan dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Setiap usulan akan kami telaah secara komprehensif agar program yang dirancang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Arif Firmanto.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan pentingnya forum ini dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan proses krusial dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai visi dan misi Kabupaten Sumenep,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk merancang program kerja yang konkret dan terukur.
“Setiap program harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif dan relevan dengan kebutuhan daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bupati Fauzi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk berkolaborasi dalam menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam program-program yang lebih operasional.
“Perencanaan ini masih dalam tahap makro. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan,” pungkasnya.
