Sumenep, warta9.co.id – Keputusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur untuk tetap menggelar sejumlah kegiatan seremonial di tengah instruksi efisiensi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai kritik tajam.
Aktivis PMII Sumenep, Abd Halim, menilai langkah Pemkab Sumenep tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan terkesan mengabaikan arahan pemerintah pusat.
Ia menyebut, Pemkab bersikap abai terhadap realitas fiskal nasional yang sedang genting. Ia menyoroti pelaksanaan kegiatan seremonial dan festival budaya yang dinilai tidak mendesak, namun tetap dijalankan dengan alokasi anggaran yang cukup besar.
“Kami tidak menolak budaya atau festival. Tapi, momentumnya tidak tepat. Pemerintah Pusat sudah jelas menginstruksikan agar kegiatan seremonial seperti festival musik ditunda demi efisiensi anggaran,” kata Halim Sabtu, 20 September 2025.
Sebelumnya, pada 2 September 2025, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan imbauan tegas melalui media ANTARA agar seluruh pemerintah daerah menunda kegiatan non-prioritas dan mengedepankan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.
Imbauan itu dikeluarkan sebagai bagian dari kebijakan pengendalian fiskal nasional.
Namun, Pemkab Sumenep tampak tidak menggubris seruan tersebut. Sejumlah kegiatan yang dianggap minim urgensi tetap dijalankan, bahkan tanpa transparansi anggaran yang memadai.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal etika dalam menggunakan uang rakyat. Ketika suara masyarakat diabaikan, dan instruksi Mendagri juga tak diindahkan, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan publik,” ujar Halim.
Di samping itu, kata Halim, Pemkab Sumenep terkesan anti-kritik dan enggan membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan anggaran.
“Hal ini, berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan warga yang seharusnya dilayani,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Sumenep belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut.
