BANGKALAN, (WARTA9) — Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi meluncurkan program subsidi bunga nol persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Senin (18/5/2026), di Pendopo Agung Bangkalan. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui kemudahan akses permodalan.
Peluncuran program tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim. Ia menegaskan, kebijakan subsidi bunga 0 persen diharapkan mampu menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini terkendala modal usaha.
“Harapannya dengan adanya subsidi bunga nol persen ini bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui UMKM,” ujar Lukman Hakim.
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Karena itu, Pemkab Bangkalan berupaya menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha kecil.
Dalam program tersebut, pemerintah daerah menargetkan sekitar 1.000 pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman berbunga 0 persen. Untuk mendukung realisasi program, Pemkab Bangkalan mengalokasikan anggaran subsidi bunga sebesar Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan.
Sementara itu, Direktur Bank UMKM Jawa Timur, Irwan Eka Wijaya, menjelaskan bahwa program pembiayaan tersebut disalurkan melalui Bank UMKM Jawa Timur dengan tenor pinjaman selama satu tahun.
Pada tahap awal peluncuran, sebanyak 10 pelaku UMKM menerima bantuan pembiayaan secara simbolis. Selain itu, sekitar 50 pelaku usaha lainnya masih dalam proses pengajuan pinjaman.
Irwan menyebut, program subsidi bunga 0 persen ini merupakan inovasi baru yang digagas Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan diklaim menjadi yang pertama di Jawa Timur.
“Besaran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha masing-masing pelaku UMKM,” katanya.
Program ini diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga mampu mendorong UMKM Bangkalan naik kelas, berkembang lebih kompetitif, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
