SUMENEP, WARTA9 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029.
Acara ini menjadi platform strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja, Lantai II Kantor Bupati Sumenep, dihadiri oleh Wakil Bupati, anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi yang peduli terhadap pembangunan daerah.
Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya, Kamis (27/3/2025).
Pemerintah telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI serta 933 usulan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Semua usulan tersebut akan melalui proses verifikasi menyeluruh untuk memastikan program yang diimplementasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita akan melakukan seleksi ketat agar program yang diprioritaskan benar-benar selaras dengan arah pembangunan daerah,” tambahnya.
RPJMD: Panduan Strategis Lima Tahun
Arif Firmanto menjelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen fundamental yang mencakup visi, misi, strategi, serta kebijakan pembangunan Sumenep dalam lima tahun ke depan. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi faktor utama dalam perumusan rencana ini.
Forum ini juga membahas berbagai indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan data yang dipaparkan, IPM Sumenep mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 67,74% pada 2021 menjadi 69,78% pada 2025. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 19,22% pada 2021 menjadi 17,78% pada 2024.
“Meskipun angka kemiskinan terus menurun, upaya harus terus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat semakin merata,” ujar Arif.
Bupati: Fokus pada Implementasi Nyata
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah konkret untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berdaya guna bagi masyarakat.
“Musrenbang ini bukan hanya seremoni, tetapi harus menjadi wadah strategis dalam merancang kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak hanya menjadi dokumen yang mengesankan di atas kertas.
“Kita harus beralih dari pola pikir yang hanya mengikuti fungsi anggaran (money follow function) ke arah prioritas program (money follow program priorities). Setiap rupiah yang dialokasikan harus menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Fauzi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, mengingat kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di satu wilayah. Dengan geografis yang terdiri dari banyak pulau, kebijakan pembangunan harus memastikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal,” tambahnya.
