SUMENEP, WARTA9 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus memainkan peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan berbasis kawasan, Bappeda berupaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya fokus pada lima strategi utama, yaitu penguatan ekonomi berbasis kawasan, perluasan akses keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengendalian inflasi, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Strategi Ekonomi Berbasis Kawasan
Bappeda Sumenep menekankan pentingnya optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Sumenep.
“Kami ingin memastikan bahwa sektor-sektor unggulan ini berkembang secara maksimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Arif saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/3/2025).
Perluasan Akses Keuangan dan Peningkatan SDM
Bappeda juga berperan dalam memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), masyarakat didorong untuk memahami dan memanfaatkan layanan keuangan demi meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
Di sisi lain, peningkatan SDM juga menjadi prioritas utama. Bappeda mendorong penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan agar masyarakat Sumenep lebih produktif dan mampu bersaing di dunia kerja.
Pengendalian Inflasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bappeda Sumenep turut mengawal strategi pengendalian inflasi yang sejalan dengan target nasional, yakni di kisaran 2,5% ±1%.
“Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor serta menjaga daya beli masyarakat,” ucapnya.
Dalam hal pendapatan daerah, Bappeda terus berupaya mengoptimalkan pajak dan retribusi, sekaligus menggali sumber pembiayaan alternatif yang potensial. Langkah ini diambil guna memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami akan terus berinovasi dan mencari solusi terbaik agar pembangunan di Sumenep tetap berjalan optimal, dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran,” tutup Arif.
